BNN banyak godaan, alasan Polri usulkan Heru Winarko gantikan Budi Waseso

Irjen Heru Winarko saat ini sudah resmi menempati kantor barunya di Cawang, Jakarta Timur, dan meninggalkan kantor lamanya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Hal itu ketika dirinya resmi dilantik menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Kamis (1/3) kemarin di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, menggantikan Komjen Pol Budi Waseso yang memasuki masa pensiun.

Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, Heru dipilih menggantikan posisi Waseso, juga berdasarkan saran dari Polri. Karena pihaknya menilai kalau Heru mempunyai integritas yang baik saat menjadi Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kenapa Polri mengajukan Irjen Heru Winarko dalam Ketua BNN terus presiden juga memilih karena Polri juga ingin integritas yang ada di KPK yang baik di KPK itu dibawa ke BNN. Integritas dan kerja di BNN yang sudah bagus dibawa pak Budi Waseso itu diperkuat kembali oleh pak Heru," kata Iqbal di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (2/3).

Selain karena mempunyai integritas yang baik saat di KPK dan menjadi pemimpin yang baik, Polri menunjuk Heru menggantikan posisi Waseso yang juga disahkan oleh Presiden Joko Widodo, karena di BNN sendiri juga banyak godaan yang berat. 

"Oh iya, kan di BNN banyak godaan, nah tentunya pak Heru dipilih ke sana agar pak Heru bisa menularkan integritas kinerja yang bagus untuk perkuat BNN," jelasnya.

Selain itu, sudah resminya Heru menjabat sebagai Kepala BNN, berarti saat ini kursi jabatan yang dulu pernah ia tempati di KPK kosong. Menurutnya, yang cocok untuk menggantikan posisi Heru ialah seorang Perwira Tinggi (Pati).

"Dan tentunya yang akan menggantikan posisi pak Heru juga begitu seorang Pati yang kredibel yang mementingkan tugas-tugas di KPK dan menyampingkan tentunya kepentingan-kepentingan perorangan, kelompok dan lain-lain. Dan tentunya selama bertugas juga mempunyai integritas yang bagus," ujarnya.

Tapi, sampai saat ini Polri belum menyodorkan nama kepada KPK untuk pengganti Heru menjadi Deputi Penindakan. Menurutnya, menjadi Deputi Penindakan itu harus melewati proses seleksi.

"Calon belum tahu. (Diseleksi) iya pasti. Yang jelas perwira tinggi bisa bintang 1 naik bintang 2 disitu," tandasnya.