KPK bidik pencucian uang Novanto dalam kasus korupsi e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik Setya Novanto dengan pasal pencucian uang.
Dalam tuntutannya terhadap Setnov, jaksa KPK sempat menyinggung tentang 'cita rasa' pencucian uang di kasus proyek bernilai Rp 5,9 triliun ini.
"Pada prinsipnya, yang muncul di persidangan kami pelajari dan yang relevan akan kami dalami pengembangan bisa dilakukan terhadap perbuatan lain yang diduga dilakukan terdakwa Setya Novanto, apakah tadi yang disebut seperti TPPU atau perbuatan lain," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK KuninganJakarta Selatan, Kamis 29 Maret 2018.

Selain dugaan TPPU, Febri menegaskan, pihaknya juga tetap mengembangkan kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun ini kepada pihak-pihak lainnya yang diduga terlibat.
Menurut dia, penyidik tengah mendalami keterangan dan fakta persidangan dari seluruh terdakwa dalam kasus ini.
"Karena KPK tidak akan berhenti dengan penetapan tersangka yang kemarin dua orang. Kami juga masih ada pelaku lain," kata Febri.
Seperti diketahui, dalam sidang tuntutan, jaksa KPK menyebut mantan Ketua DPR RI itu telah mengalirkan uang dari proyek e-KTP keenam negara yakni, Indonesia, Amerika Serikat, Mauritius, India, Singapura dan Hongkong.


Hal tersebut, menurut jaksa, digunakan Setya Novanto agar tidak mudah terdeteksi oleh aparat penegak hukum.


Setya Novanto dituntut jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK dengan hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. JPU menilai, mantan Ketua DPR itu secara hukum dan bukti yang ada telah melakukan korupsi dalam pengadaan proyek e-KTP.